KARAWANG | SUARAPURWASUKA.COM | Aliansi Karawang Hilir mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan manajemen RSUD Rengasdengklok membuka secara transparan data hasil seleksi tenaga non-ASN. Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang dan Direktur RSUD Rengasdengklok. Senin (15/9/2025).
Ketua Aliansi Karawang Hilir Endang menyebut pihaknya awalnya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa. Namun, setelah mediasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait, aksi tersebut diubah menjadi audiensi.
“Audiensi ini fokus pada dua tuntutan utama. Pertama, klarifikasi klaim Pemkab bahwa 82 persen tenaga non-ASN yang diterima adalah warga Karawang. Kami minta itu dibuktikan dengan data, minimal melalui kode NIK Karawang,” ujarnya.
Menurutnya, jika data tersebut benar, pihaknya mengapresiasi komitmen Bupati Karawang yang mengutamakan warga lokal. Namun, jika sebaliknya, aliansi menuntut pertanggungjawaban Pemkab.
“Kalau klaim 82 persen itu tidak benar, maka Bupati, Dinkes, dan RSUD harus mengusahakan agar sisa kebutuhan tenaga, sekitar 400–500 orang karena RSUD tipe C, diprioritaskan untuk warga Karawang,” tegasnya.
Tuntutan kedua menyangkut hasil verifikasi berkas calon tenaga non-ASN. Aliansi mempertanyakan adanya pelamar dengan syarat lengkap, termasuk usia, ijazah sesuai, pengalaman, dan sertifikat, namun tidak lolos verifikasi.
“Kami minta pihak Unpad Bandung sebagai tim seleksi memberi alasan jelas kenapa ada pelamar yang tidak lolos. Katanya ada email pemberitahuan, tapi faktanya hampir tidak ada yang menerima, hanya satu atau beberapa orang saja” katanya.
Dalam audiensi, Dinkes dan Direktur RSUD Rengasdengklok berjanji akan menyampaikan data rekrutmen secara terbuka pada Jumat, 19 September 2025.
Sebelumnya, aliansi berencana menggelar aksi unjuk rasa. Namun, rencana itu diurungkan dengan pertimbangan momentum Hari Jadi Karawang ke-392 dan demi menjaga kondusivitas daerah.
(Wawan)
