Subang|Suarapurwasuka.com|– Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, angkat bicara terkait aksi walkout yang dilakukan oleh Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat beberapa hari lalu. Aksi tersebut, menurut Ono, merupakan bentuk kekecewaan atas sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai mendiskreditkan DPRD dalam berbagai kebijakan dan pernyataannya.
Dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Subang pada Sabtu (17/5/2025), Ono Surono menjelaskan bahwa konflik tersebut telah berakar sejak lama.
“Bermula dari sejumlah kebijakan gubernur, seperti perubahan Pergub tentang penjabaran APBD, program siswa masuk barak militer, penertiban Hibisc Fantasy di Bogor hingga penyegelan bangunan, serta isu bantuan sosial yang mensyaratkan penerima harus menjalani vasektomi. Semua itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD, padahal kami adalah mitra kerja dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujar pria yang akrab disapa Mang Ono ini.
Ia juga menyayangkan pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang disampaikan saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu, yang dinilai mencoreng citra DPRD di hadapan publik.
“Kami mendapat stigma buruk seolah-olah tidak berpihak pada rakyat. Saya berharap gubernur bisa menghormati tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga legislatif,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan Gubernur Dedi yang menyebut aksi walkout adalah hak individu serta unggahan video di akun TikTok resminya yang terkesan menyudutkan anggota DPRD, Ono menilai hal tersebut sah-sah saja, namun tetap harus berdasarkan pada aturan.
“Kalau Gubernur ingin menyindir, itu hak beliau. Tapi yang kami lakukan selalu berdasarkan peraturan yang berlaku. Bahkan kami sampai menyampaikan melalui anggota kami, Doni dan Pak Memo, bahwa kalau memang begitu, silakan saja Gubernur buat Perda sendiri tanpa melibatkan DPRD—tapi apakah bisa?” tegasnya.
Forum diskusi tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPC PDIP Subang H.A. Kosim, anggota DPRD Subang dari Fraksi PDIP, anggota DPRD Jabar Bayu Satya Prawira, Ketua Pospera Subang Ahmad Baedhowie, serta sejumlah aktivis dan perwakilan ormas.
Feri Bejho