Bogor -Suarapurwasuka.Com | ​Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026, menandai sebuah titik balik fundamental dalam diskursus kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pertemuan ini tidak dipandang sekadar sebagai seremoni administratif tahunan, melainkan sebagai manifesto politik dan moral dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menyatukan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam forum yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengambil keputusan tertinggi di tingkat pusat maupun daerah, Presiden menekankan bahwa esensi kepemimpinan nasional terletak pada pengabdian total kepada rakyat, sebuah prinsip yang harus diaktualisasikan melalui kerja nyata, transparansi, dan integritas yang tidak tergoyahkan.
​Analisis terhadap arahan Presiden dalam Rakornas ini mengungkapkan adanya pergeseran paradigma kepemimpinan yang lebih mengedepankan nilai-nilai patriotisme pragmatis.
Presiden menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan sebagai amanah yang lahir dari pengorbanan besar rakyat Indonesia. Penegasan ini muncul pada saat yang sangat krusial, yakni tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana pemerintah dituntut untuk melakukan lompatan pembangunan yang signifikan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
​Dalam pidato pembukaannya, Presiden Prabowo Subianto menguraikan landasan filosofis kepemimpinan yang ia anut, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dan tujuan akhir dari setiap kebijakan publik. Beliau menyatakan bahwa rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang adil dan jujur, pemimpin yang bekerja sepenuhnya untuk kepentingan bersama tanpa terdistraksi oleh ambisi personal atau tekanan golongan. Hal ini memberikan sinyal kuat kepada seluruh jajaran pemerintahan bahwa standar moral dan etika dalam mengelola urusan negara akan ditingkatkan secara drastis untuk menjamin kepercayaan publik tetap terjaga.
​Presiden menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehadiran para pejabat daerah, yang beliau sebut sebagai ujung tombak pelayanan publik. Beliau mengaku merasa tergetar melihat semangat yang ditunjukkan oleh ribuan peserta, seraya menekankan bahwa jika semangat tersebut benar-benar berasal dari niat yang tulus untuk mengabdi, maka kedaulatan dan masa depan bangsa akan berada dalam posisi yang aman. Pesan emosional ini berfungsi untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme di kalangan birokrat, yang sering kali terjebak dalam rutinitas teknokratis sehingga kehilangan esensi dari tugas pengabdiannya.
Kepemimpinan yang inklusif ditunjukkan Presiden melalui pernyataannya yang menegaskan dukungan penuh kepada seluruh kepala daerah, tanpa memandang latar belakang partai politik. Sebagai contoh konkret, beliau secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meskipun keduanya berasal dari faksi politik yang berbeda. Hal ini merupakan pesan simbolis bahwa kompetisi politik telah berakhir di kotak suara, dan setelah mandat diberikan, seluruh elemen pemerintahan harus bersinergi dalam kerangka persatuan nasional untuk melayani rakyat.
​Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam laporannya menyebutkan bahwa Rakornas 2026 merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden untuk memastikan keselarasan gerak langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini menjadi wadah konsolidasi bagi 4.011 peserta, yang mencakup unsur pimpinan dari kementerian, lembaga non-kementerian, gubernur, bupati, wali kota, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Pangdam dan Kapolda. Sinergi ini dianggap sebagai kunci utama untuk mengoptimalkan capaian pembangunan pada tahun 2026, yang diposisikan sebagai tahun percepatan bagi berbagai program prioritas nasional.
Peran Forkopimda dalam struktur pemerintahan daerah ditegaskan kembali sebagai pilar stabilitas dan penggerak pembangunan. Presiden menganggap bahwa koordinasi yang erat antara kepala daerah dengan unsur TNI dan Polri di wilayah masing-masing sangat krusial dalam memastikan kebijakan pusat dapat terimplementasi secara efektif tanpa hambatan keamanan atau hambatan sosial di tingkat lokal. Rakornas ini pun dibagi ke dalam beberapa sesi tematik yang melibatkan jajaran Kabinet Merah Putih sebagai narasumber, mulai dari menteri koordinator hingga kepala badan teknis, guna memberikan arahan teknis yang selaras dengan visi besar Presiden.
​Sinergi ini juga mencakup aspek inovasi. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penghargaan inovasi yang diterima oleh daerah tidak boleh dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pemicu untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sinkronisasi visi di Rakornas, diharapkan tidak ada lagi kebijakan di daerah yang bertentangan atau tumpang tindih dengan regulasi nasional.
Salah satu agenda utama yang dibahas secara mendalam dalam Rakornas adalah strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Target ini dipandang sebagai prasyarat bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan bertransformasi menjadi ekonomi yang produktif serta inklusif.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencapaian angka tersebut bukanlah hal yang mustahil jika seluruh komponen pemerintahan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan memperkuat sektor-sektor strategis nasional.
Kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan hilirisasi industri. Presiden memerintahkan agar kekayaan alam Indonesia dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini melibatkan pengawasan ketat terhadap sektor investasi dan energi agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah, bukan hanya oleh elit ekonomi.
Dalam paparan video bertajuk “Indonesia Berdikari”, pemerintah menunjukkan rangkaian kebijakan dan capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2025 sebagai fondasi untuk melakukan lonjakan di tahun 2026. Presiden mengajak para pemimpin di daerah untuk bersama-sama membulatkan tekad menghapus kemiskinan dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Kedaulatan pangan ditempatkan sebagai pilar utama, di mana swasembada pangan dianggap sebagai benteng pertahanan nasional terhadap fluktuasi harga komoditas global yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri.
​Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan serius mengenai situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu. Indonesia, menurut beliau, harus tetap waspada menghadapi potensi konflik besar, termasuk ancaman Perang Dunia III yang dapat berdampak sistemik terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, Presiden menegaskan kembali posisi Indonesia yang teguh pada politik luar negeri bebas aktif dan non-blok.
​Pemerintah memandang bahwa di tengah pusaran konflik ideologi dan perang kekuatan besar dunia, kemandirian nasional adalah kunci kelangsungan hidup bangsa. Presiden secara lugas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan pakta militer manapun, karena pada akhirnya bangsa ini harus berdiri di kaki sendiri (berdikari). Jika terjadi krisis global, Indonesia tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan negara lain, melainkan harus memiliki kekuatan internal yang cukup untuk melindungi segenap rakyatnya.
​Pesan tentang pentingnya memahami sejarah bangsa juga ditekankan oleh Presiden. Beliau mengingatkan bahwa Indonesia telah mengalami ratusan tahun penjajahan karena perpecahan dan ketidaksiapan menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, kesadaran sejarah harus menjadi landasan bagi setiap pemimpin untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari kesalahan masa lalu. Sikap waspada terhadap dinamika internasional ini harus diimbangi dengan upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra stabil yang inklusif di kancah dunia, seperti yang pernah disampaikan Presiden dalam forum World Economic Forum (WEF).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas 2026 sebagai pilar strategis pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Presiden menegaskan bahwa program ini adalah hak seluruh rakyat dan akan tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bahkan di wilayah yang secara elektoral tidak menguntungkan posisinya dalam pemilihan umum sebelumnya. MBG tidak hanya dilihat sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di tingkat global.
​Selain MBG, pemerintah juga mendorong revitalisasi infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kualitas hidup masyarakat. Salah satu arahan spesifik Presiden adalah instruksi “gentengisasi”, di mana beliau memerintahkan kepala daerah untuk mengganti penggunaan atap seng pada bangunan-bangunan dengan genteng yang lebih layak. Arahan ini menunjukkan perhatian mendetail Presiden terhadap kenyamanan dan standar kelayakan hunian masyarakat, yang juga berkaitan dengan aspek estetika dan ketahanan bangunan terhadap iklim tropis.
Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Laporan mengenai pembangunan rusun di Cikarang seluas 30 hektare menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi pekerja di kawasan industri, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga buruh. Presiden menekankan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan persatuan dan kepemimpinan yang bertanggung jawab dari seluruh tingkatan pemerintahan.
​Integritas pemimpin diletakkan sebagai syarat mutlak bagi keberhasilan seluruh program pemerintah. Presiden Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan bahwa amanah kepemimpinan lahir dari pengorbanan besar rakyat dan harus dibuktikan melalui kerja nyata yang jujur. Beliau menekankan bahwa rakyat tidak menyukai pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Hal ini didukung oleh komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum guna memberantas praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan.
​Dalam Rakornas, penegakan hukum dibahas dalam sesi khusus yang melibatkan Jaksa Agung dan Kapolri. Langkah ini diambil untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Presiden juga mengingatkan aparat kepolisian (Polantas) agar tidak bersikap arogan dalam bertugas dan senantiasa mengedepankan semangat humanis, karena mereka adalah representasi negara di hadapan publik.
​ Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas publik, seperti stadion, untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, mekanisme fleksibilitas fiskal melalui pinjaman daerah atau utang APBN diperkenalkan untuk mendukung program pemerintah pusat, dengan catatan harus dikelola secara transparan dan akuntabel guna menghindari beban keuangan daerah di masa depan.
​Penyelenggaraan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di SICC Bogor telah menghasilkan konsensus nasional yang kuat mengenai arah pembangunan Indonesia. Penegasan Presiden Prabowo Subianto bahwa kepemimpinan adalah pengabdian menjadi kompas moral bagi ribuan pejabat negara dalam menjalankan tugas mereka. Dengan sinergi yang kokoh antara pusat dan daerah, pemerintah optimis bahwa target-target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, swasembada pangan, dan energi dapat tercapai.
Masa depan bangsa sangat bergantung pada kemampuan para pemimpinnya untuk memegang teguh amanah pengabdian. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kesempatan untuk memahami dunia dan membangun bangsa ini adalah anugerah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan mengedepankan persatuan, kejujuran, dan kerja nyata, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang berdikari dan sejahtera. Tantangan global dan keraguan internasional harus dijawab dengan prestasi pembangunan yang inklusif, membuktikan bahwa kepemimpinan di Indonesia benar-benar bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia.
(RED)
