SUBANG | SUARAPURWASUKA.COM– Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat merespons kemunculan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Barat. Sebanyak 151.000 dosis vaksin dialokasikan khusus untuk wilayah Bumi Pasundan guna menekan penyebaran virus pada ternak.
Kegiatan bertajuk “Akselerasi Vaksinasi PMK” ini diluncurkan langsung di Kabupaten Subang pada Kamis (5/2/2026). Langkah ini merupakan bagian dari distribusi nasional ke-29 provinsi, di mana 9 provinsi di antaranya ditetapkan sebagai zona pemberantasan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan menjelaskan bahwa program vaksinasi nasional tahun 2026 dibagi menjadi dua periode utama: Januari–Maret dan Juli–September.
“Target nasional kita mencapai 4 juta dosis. Alokasinya terbagi menjadi 80% untuk zona pemberantasan, 15% zona pengendalian, dan 5% sisanya sebagai stok cadangan (buffer stock) untuk respons cepat temuan kasus baru,” ujar Agung dalam keterangan resminya.
Khusus untuk Jawa Barat, total 151.000 dosis akan dikirimkan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Hingga Januari lalu, Jabar telah menerima 60.000 dosis pertama. Tingginya populasi ternak menjadikan Jawa Barat salah satu prioritas utama pemerintah pusat.
Berdasarkan data lapangan, tercatat ada 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat dalam rentang waktu 1 Januari hingga 1 Februari 2026.
Agung menekankan bahwa vaksinasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia mewajibkan penerapan biosekuriti yang ketat di setiap kandang dan lalu lintas ternak.
“Vaksinasi dan biosekuriti adalah satu kesatuan untuk memutus rantai penularan PMK. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat Kementan. Ia meminta para peternak untuk kooperatif dan proaktif dalam menyukseskan program vaksinasi ini.
“Pengendalian harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan peternak. Kalau kita kompak, saya yakin Jawa Barat bisa menekan kasus PMK dan melindungi usaha peternakan rakyat,” pungkas KDM.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan demi menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
(FERRY)
