KARAWANG — Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Pengaduan serta Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Aula Husni Hamid, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di tengah percepatan transformasi digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat 6.360 laporan pengaduan masyarakat. Meski jumlahnya cukup tinggi, Pemkab Karawang terus mengupayakan penyempurnaan mekanisme penanganan aduan agar proses tindak lanjut dapat berjalan lebih cepat dan tepat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aep mengapresiasi capaian Karawang yang berhasil meraih Juara 1 Kategori Informatif (A) tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat pada ajang PPID Award 2024.
10 Instansi dengan Aduan Terbanyak Selama 2025
Dinas PUPR, Dishub, Disdukcapil, Disdikpora, DLH, Satpol PP , Bappeda, PRKP, Dinsos, Disnakertrans
Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pengelolaan pengaduan, Bupati memberikan apresiasi khusus kepada Dinas PUPR, Kecamatan Karawang Barat, dan Polres Karawang sebagai instansi dengan penanganan aduan terbaik. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama untuk mempercepat tindak lanjut terhadap setiap laporan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Aep menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan era digital. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.
“Era digitalisasi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita tanggapi dengan bijak. Admin pengaduan adalah sektor utama dalam penyampaian informasi kepada publik,” ujarnya.
Setelah sesi Monev, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dari sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat Fitry Agustina, S.E., M.Tr.A.P, Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, Dosen Fakultas Hukum Unsika Dr. Boby Sigit Adipradono, SH., MH., serta perwakilan Jakarta Smart City Aris Munandar, S.Kom.
Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap aduan masyarakat ditangani dengan profesional dan transparan.
(Red)
