Bandung|Suarapurwasuka.com| – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, S.IP., menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, pada Senin, 14 Juli 2025, di Gedung Pakuan, Bandung.
Pertemuan ini membahas optimalisasi aset milik BUMN seperti lahan Perhutani dan PTPN untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat, khususnya dalam hal penataan ruang, pemanfaatan kawasan, dan pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya menyampaikan dukungannya terhadap langkah strategis Pemprov Jawa Barat yang ingin menjadikan aset negara lebih produktif dan berdaya guna melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN di Jawa Barat, untuk memastikan program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan,” ujar Erick.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menegaskan bahwa pemanfaatan lahan hutan milik negara menjadi bagian dari agenda nasional dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendorong pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap upaya pemulihan lahan kehutanan dengan pohon yang memiliki kapasitas penyerapan karbon tinggi.
“Pak Presiden ingin agar lahan hutan dikembalikan, tapi dengan jenis pohon yang sesuai karakteristik wilayah, agar bisa menjadi sumber karbon yang penting di masa depan,” jelas Kang Dedi.
Dalam sesi diskusi, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyampaikan bahwa salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Subang saat ini adalah penataan kawasan Subang Selatan. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah pembongkaran hampir seribu bangunan liar di kawasan tersebut, dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak, atas dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat.
“Kami sedang berproses menata kembali kawasan Subang Selatan. Alhamdulillah, dengan dukungan Pak Gubernur, hampir seribu bangunan liar berhasil kami bongkar dan diberikan kompensasi. Saat ini kami berdiskusi dengan PTPN untuk menggunakan beberapa lahan sebagai relokasi para pedagang dari Subang hingga kawasan wisata Ciater dan Tangkuban Parahu,” ungkap Kang Rey.
Bupati Subang juga menyampaikan rencana pengembalian fungsi hutan lindung di kawasan Ciater yang saat ini banyak digunakan sebagai lokasi vila liar.
“Saat ini kami sedang berupaya mengembalikan lahan hutan lindung yang dipakai vila-vila ilegal. Di sana ada sekitar 300 vila liar, dan jika dibiarkan, bisa mengancam kelestarian air panas Sariater. Ini perlu langkah serius,” tambahnya.
Bupati Subang menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut sejalan dengan semangat pelestarian lingkungan, penguatan sektor pariwisata yang berkelanjutan, serta penyusunan RTRW baru yang sedang berlangsung di Kabupaten Subang.
