KARAWANG | Pergantian jabatan di tubuh Polres Karawang kembali terjadi. Tongkat komando Satuan Lalu Lintas resmi beralih dari AKP Abdurrahman Hidayat kepada AKP Sudirianto.
Pergantian ini bukan sekadar rotasi rutin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi menjadi momen yang dinanti publik untuk menjawab berbagai persoalan klasik ketertiban lalu lintas di Karawang.
Dalam pesan perpisahannya, AKP Abdurrahman Hidayat menyampaikan ucapan selamat datang kepada penggantinya, seraya berharap kepemimpinan baru mampu merapikan berbagai hal yang dinilai masih belum tertata optimal.
Catatan tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah persoalan di lapangan masih menjadi sorotan masyarakat.
1. Parkir di Depan Mapolres: Ujian Awal Kepemimpinan
Area depan Mapolres Karawang kerap dipenuhi kendaraan roda dua maupun roda empat yang parkir hingga melebar ke bahu jalan. Bahkan, di titik yang telah terpasang rambu larangan parkir, kendaraan tetap terparkir.
Kondisi ini bukan hanya persoalan estetika, tetapi menyangkut keselamatan pengguna jalan. Bahu jalan yang seharusnya menjadi ruang darurat justru menyempit dan berpotensi memicu kecelakaan.
Publik pun mempertanyakan, mampukah Kasatlantas yang baru memberantas parkir liar, salah satunya di depan Mapolres Karawang sendiri?
Sebagaimana diketahui, praktik parkir di bahu jalan tersebut sudah berlangsung lama dan dinilai membahayakan pengguna jalan.
Secara regulasi, larangan parkir di bahu jalan telah diatur dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e serta Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Pelanggaran terhadap rambu atau marka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda.
Selain itu, fungsi bahu jalan diperuntukkan bagi keadaan darurat sebagaimana diatur dalam regulasi teknis lalu lintas. Artinya, penggunaan bahu jalan untuk parkir tanpa kepentingan mendesak merupakan pelanggaran.
Penataan parkir di lingkungan Mapolres menjadi simbol komitmen penegakan aturan. Jika di depan kantor sendiri belum tertib, publik tentu mempertanyakan konsistensi penindakan di luar.
2. Pemeriksaan Kendaraan Tanpa Informasi Jelas
Kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor juga masih menjadi perhatian. Sejumlah pengguna jalan menyebut adanya pemeriksaan tanpa rambu pemberitahuan atau papan informasi resmi.
Dalam prosedur operasional, kegiatan razia atau operasi lalu lintas idealnya disertai:
Papan informasi operasi
Petugas berseragam lengkap
Surat tugas resmi
Penempatan yang tidak membahayakan arus lalu lintas
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya persepsi negatif.
3. Kendaraan Besar Parkir Sembarangan, Minim Penindakan
Masalah lain yang berulang adalah kendaraan besar—terutama truk dan angkutan barang—yang parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan utama.
Parkir di bahu jalan pada malam hingga pagi hari kerap memicu kemacetan bahkan meningkatkan risiko kecelakaan.
Penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Dinas Perhubungan. Namun di lapangan, masyarakat masih mempertanyakan konsistensi pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang berulang.
4. Dugaan Percaloan SIM Masih Jadi Isu
Praktik percaloan dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga masih menjadi isu yang beredar.
Percaloan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan transparan.
Upaya digitalisasi dan transparansi biaya pelayanan SIM telah menjadi komitmen nasional. Implementasinya di tingkat daerah sangat bergantung pada pengawasan internal dan ketegasan pimpinan satuan.
Harapan Publik pada Kepemimpinan Baru
Pergantian dari AKP Abdurrahman Hidayat kepada AKP Sudirianto membuka ruang evaluasi menyeluruh. Kepemimpinan baru diharapkan tidak hanya fokus pada operasi penindakan, tetapi juga pembenahan internal, penataan parkir, transparansi pemeriksaan, hingga pengawasan pelayanan SIM.
Satlantas merupakan wajah pelayanan publik kepolisian yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Profesionalisme, keteladanan, dan keberanian menertibkan pelanggaran—termasuk di lingkungan sendiri—akan menjadi tolok ukur awal kepemimpinan baru.
5. Kasatlantas Baru Diminta Rangkul Seluruh Organisasi Wartawan, Jangan Pilih-Pilih Informasi
Kehadiran pejabat baru di tubuh Satuan Lalu Lintas diharapkan membawa semangat keterbukaan dan sinergitas. Kasatlantas yang baru diminta mampu merangkul seluruh organisasi wartawan dan media yang ada di Karawang tanpa terkecuali.
Sinergi antara kepolisian dan insan pers bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari transparansi informasi publik. Jangan sampai ada kesan pilih-pilih media atau hanya mendengar informasi dari satu pihak saja.
Semua wartawan memiliki peran kontrol sosial dan fungsi pengawasan yang sama di mata hukum.
Komunikasi yang terbuka, responsif, dan berimbang akan menciptakan suasana kerja yang profesional serta menghindari miskomunikasi di lapangan.
Terlebih di wilayah Karawang yang dinamis, informasi lalu lintas dan penegakan hukum membutuhkan dukungan publik melalui media.
Diharapkan Kasatlantas yang baru dapat membangun komunikasi dua arah, menerima kritik dengan bijak, serta menjadikan seluruh organisasi wartawan sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap kegiatan seremonial.
Karena pada akhirnya, sinergitas yang kuat akan melahirkan kepercayaan publik yang lebih luas terhadap institusi kepolisian.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi resmi dari pihak Satlantas Polres Karawang guna menjaga prinsip keberimbangan sesuai kaidah jurnalistik dan Kode Etik Pers.
Penulis : Syuhada Wisastra
Ketua IWO Indonesia DPD Karawang
