Karawang | Suarapurwasuka.com — Forum Pedagang Pasar Eks Stasiun Rengasdengklok (FP2ESR) membantah pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang yang disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait polemik pengelolaan Pasar Lama Rengasdengklok.
FP2ESR menilai keterangan yang disampaikan Pemda tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan dan berpotensi merugikan para pedagang kecil.
Bantahan tersebut disampaikan setelah FP2ESR menerima surat resmi dari Komnas HAM yang memuat keterangan Pemda Karawang terkait persoalan pasar. FP2ESR telah mempelajari isi surat tersebut dan menemukan sejumlah poin yang dinilai tidak sesuai realitas.
Ketua FP2ESR, Haji Aban Subandi, menyatakan bahwa informasi yang disampaikan Pemda cenderung sepihak dan tidak menggambarkan kondisi sosial-ekonomi pedagang yang telah lama beraktivitas di Pasar Lama Rengasdengklok.
“Setelah kami pelajari, apa yang disampaikan Pemda Karawang kepada Komnas HAM sebagaimana tertuang dalam surat tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti dan justru menyudutkan para pedagang Pasar Lama Rengasdengklok,” ujar Haji Aban kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, para pedagang lama telah menggantungkan mata pencaharian di pasar tersebut selama puluhan tahun dan menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi rakyat di wilayah Rengasdengklok. Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan pasar seharusnya mempertimbangkan aspek perlindungan sosial dan keberlangsungan usaha kecil.
FP2ESR juga menilai polemik Pasar Lama Rengasdengklok tidak dapat diselesaikan hanya melalui laporan administratif dan korespondensi antar lembaga, tanpa verifikasi langsung ke lapangan. Mereka mendorong adanya pendekatan faktual dan dialog terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Atas dasar itu,FP2ESR meminta Komnas HAM turun langsung melakukan peninjauan lokasi sekaligus berperan sebagai mediator independen antara pedagang dan Pemda Karawang.
“Kami berharap Komnas HAM dapat memfasilitasi dialog antara pedagang dan Pemda Karawang, serta melakukan peninjauan langsung ke Pasar Lama Rengasdengklok agar persoalan ini dilihat secara objektif dan berimbang,” kata Haji Aban.
Ia menegaskan, verifikasi lapangan penting agar pengambilan keputusan tidak hanya bertumpu pada dokumen dan laporan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap pedagang kecil dan keluarganya.
“Dengan turun langsung, Komnas HAM bisa melihat bagaimana kondisi pedagang yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di pasar ini. Kami menginginkan solusi yang adil dan manusiawi,” tegasnya.
Lebih lanjut,FP2ESR menekankan bahwa pembangunan dan modernisasi pasar tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial. Menurut mereka, keberadaan pasar rakyat dan pedagang lama harus tetap dilindungi di tengah arus pengembangan kawasan perdagangan.
“Pembangunan boleh berjalan, tetapi keadilan sosial tidak boleh tertinggal. Pasar modern bisa tumbuh, namun pasar rakyat dan pedagang lama harus tetap dijaga,” ujarnya.
FP2ESR juga menyoroti kontribusi pedagang Pasar Lama Rengasdengklok terhadap ekonomi lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga penguatan sektor usaha mikro dan kecil.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemda Karawang belum memberikan keterangan resmi lanjutan terkait bantahan yang disampaikan FP2ESR . Sengketa pengelolaan Pasar Lama Rengasdengklok sendiri masih menjadi perhatian berbagai pihak dan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog dan mediasi terbuka.
(WaWan)
