Karawang|SuaraPurwasuka.Com| Gelombang penolakan terhadap kebijakan parkir berbayar di Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) terus bergulir. Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa UNSIKA menegaskan sikapnya bahwa penghentian sementara kebijakan parkir oleh pihak rektorat bukanlah solusi permanen, melainkan hanya strategi meredam protes.
Dalam pernyataan sikap resmi yang beredar pada Senin (25/8/2025), aliansi mahasiswa menyoroti absennya Rektor UNSIKA dalam Sidang Rakyat yang mereka gelar. Sidang tersebut dimaksudkan sebagai ruang evaluasi publik terhadap kebijakan kampus, khususnya terkait pengelolaan parkir yang dinilai bermasalah.
“Ketidakhadiran rektor itu tanda kampus anti-dialog. Seolah-olah mereka nggak mau mendengar suara mahasiswa. Padahal yang kami minta sederhana: keterbukaan dan akuntabilitas,” tegas pernyataan aliansi.
Dalam aksinya, mahasiswa menekankan empat tuntutan utama yang harus segera dipenuhi pihak rektorat, yaitu:
Cabut permanen kebijakan parkir berbayar di UNSIKA.
Audit dan buka data transparansi pengelolaan dana parkir.
Libatkan mahasiswa dalam setiap perumusan kebijakan kampus.
Wujudkan fasilitas kampus yang layak dan tidak dikomersialisasi.
Menurut mahasiswa, keempat poin tersebut lahir dari keresahan nyata di lapangan, di mana beban biaya tambahan parkir dinilai memberatkan mahasiswa dan membuka ruang komersialisasi berlebihan di lingkungan pendidikan.
Salah satu mahasiswa, Akbar, menyuarakan kekecewaannya terhadap langkah rektorat yang hanya mengeluarkan surat penghentian sementara. Ia menilai kebijakan itu tidak menjawab substansi persoalan.
“Kalau rektor yakin kebijakannya benar, kenapa takut datang ke Sidang Rakyat? Mahasiswa butuh jawaban jelas, bukan surat penghentian sementara yang bisa dicabut kapan saja,” ujar Akbar kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa hanya menginginkan kejelasan arah kebijakan kampus, terutama terkait transparansi penggunaan dana dan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mahasiswa sehari-hari.
Dalam rilisnya, aliansi menegaskan bahwa UNSIKA sebagai perguruan tinggi negeri harus menjaga prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan keberpihakan pada mahasiswa. Pemberlakuan parkir berbayar dinilai sebagai bentuk komersialisasi ruang kampus yang seharusnya menjadi tempat belajar, bukan lahan bisnis.
“Gerakan ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi penguatan nalar kritis dan kesadaran kolektif. Kami ingin memastikan kampus tetap menjadi ruang belajar, bukan ruang dagang,” tulis aliansi dalam pernyataannya.
Mahasiswa juga mendesak rektor hadir langsung di Sidang Rakyat yang mereka inisiasi. Kehadiran rektor dianggap penting sebagai wujud keterbukaan dan keseriusan kampus dalam mendengar aspirasi mahasiswa.
“Kami tidak menolak dialog, yang kami tolak adalah kebijakan sepihak. Kalau rektor berani, buktikan di depan mahasiswa,” kata salah satu orator aksi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat UNSIKA melalui Humasnya, belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan mahasiswa untuk menghadiri Sidang Rakyat maupun kejelasan status kebijakan parkir berbayar.
Situasi di kampus UNSIKA diperkirakan akan terus memanas jika tidak ada langkah konkret dari pimpinan universitas. Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga kebijakan parkir berbayar benar-benar dicabut dan transparansi kampus diwujudkan.
(Red)
