Karawang — Kecamatan Karawang Barat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2027 pada Rabu siang (11/2/2026). Forum perencanaan tahunan ini mengusung tema “Penyediaan Infrastruktur Konektivitas Wilayah yang Berkualitas, Merata, dan Terintegrasi.”
Kegiatan dihadiri unsur Muspika Karawang Barat, para lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, UPTD dan OPD terkait se-Kecamatan Karawang Barat. Hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Karawang, Dr. Aris Purwanto, mewakili Bupati Karawang Aep Syaepuloh.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan (Dapil) I juga turut hadir, di antaranya Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Karawang Natala Sumedha, Ketua Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman, serta anggota Fraksi Partai Amanat Golkar Komisi III DPRD Karawang Topan Megantara.
Camat Karawang Barat Agus Somantri menegaskan Musrenbang harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Menurutnya, forum ini merupakan ruang menyepakati arah pembangunan secara bersama dan bertanggung jawab.
“Musrenbang harus mampu dikerjakan bersama untuk menjawab persoalan masyarakat secara nyata,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, mengacu pada RKPD Kabupaten Karawang, pembahasan Musrenbang tahun ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, posyandu, rumah tidak layak huni (rutilahu), sarana ibadah, hingga penanganan stunting.
Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman menyampaikan DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan. Ia memastikan usulan yang belum terakomodasi di tingkat kelurahan tetap dapat diperjuangkan melalui jalur aspirasi dewan.
“Anggota DPRD Dapil I berjumlah sembilan orang dan siap mengawal aspirasi masyarakat, termasuk yang tidak masuk dalam usulan kelurahan,” kata Dian.
Ia juga menyinggung peristiwa banjir yang baru-baru ini terjadi di Karawang sebagai peringatan penting agar perencanaan pembangunan ke depan memperkuat langkah antisipasi. Menurutnya, perencanaan harus lahir dari bawah dan partisipatif agar tepat sasaran.
Dian menyebut, anggota DPRD Dapil I telah menyiapkan 74 titik rencana pembangunan di Kecamatan Karawang Barat, meliputi 36 unit rutilahu, pembangunan ruang kelas baru, serta sistem drainase.
“Pembangunan harus dirasakan merata dan berkeadilan, bukan hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di delapan kelurahan di Karawang Barat,” tegasnya.
Terkait adanya pemotongan dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat sekitar Rp740 miliar, Dian berharap hal tersebut tidak berdampak sistemik terhadap pembangunan daerah, khususnya di Karawang Barat. Ia menambahkan, penyerapan aspirasi masyarakat juga akan terus dilakukan melalui agenda reses.
Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh melalui perwakilan Bapperida menegaskan arah kebijakan daerah saat ini juga memperkuat program ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan sampah. Pemkab Karawang tengah melakukan pendataan masyarakat miskin serta mendorong program beasiswa pendidikan fakultas pertanian di 30 kecamatan guna mencetak sarjana pertanian.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan terwujudnya perencanaan pembangunan yang inklusif, merata, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Red)
