Jakarta |SuaraPurwasuka.Com| Pemerintah pusat memastikan akan menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang belakangan ini ramai disuarakan publik dan telah resmi diserahkan ke DPR. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro.
“Udah, kan sudah diterima. Saya yang terima sama menteri. Semua ditindaklanjut,” kata Juri saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dikutip CNBC Indonesia Sabtu (6/9/2025).
Namun, Juri enggan menjawab lebih jauh terkait tenggat waktu penyelesaian. “Jangan tanya kapan. Udah, udah cukup. Kemarin kan sudah dijelasin sama Menteri,” tambahnya.
Sebelumnya, pimpinan DPR juga telah menyampaikan sikap resmi terhadap tuntutan rakyat yang diberi tenggat hingga Jumat (5/9/2025). Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa seluruh fraksi sepakat mengambil langkah pengetatan anggaran.
Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama seluruh fraksi yang dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani, pada Kamis (4/9/2025). Beberapa keputusan penting yang diambil antara lain:
Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR.Moratorium kunjungan luar negeri kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.Pemangkasan berbagai tunjangan dan fasilitas dewan
Langkah DPR ini menjadi bagian dari jawaban atas “tuntutan 17+8”, yang merupakan rangkuman aspirasi buruh, influencer, dan kelompok masyarakat sipil. Salah satu poin utama dalam tuntutan tersebut adalah desakan agar pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip transparansi serta efisiensi anggaran dewan.
Dengan adanya respons dari pemerintah dan DPR, publik kini menantikan implementasi nyata dari keputusan tersebut sebagai wujud akuntabilitas kepada rakyat.
