KARAWANG| SUARAPURWASUKA.COM— Upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa terus dilakukan pemerintah melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satunya diwujudkan lewat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan BUMDes yang digelar di Aula Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para pengelola BUMDes dari delapan desa di Kecamatan Jayakerta sebagai bagian dari persiapan program kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2026.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDTT, Haris Hakim Priyanto, menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi dan klasifikasi terhadap kinerja BUMDes di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Karawang.
Menurutnya, penilaian tersebut akan mengacu pada capaian dan aktivitas usaha BUMDes selama tahun 2025, termasuk pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat desa.
“Penilaiannya dilakukan pada tahun 2026 berdasarkan kinerja BUMDes sepanjang 2025. Salah satu aspek yang dilihat juga terkait implementasi program ketahanan pangan desa,” ujar Haris.
Ia menuturkan, setiap BUMDes diwajibkan melengkapi data administrasi melalui aplikasi resmi Kemendes PDTT. Dokumen laporan keuangan menjadi salah satu komponen utama dalam proses penilaian tersebut.
Haris menyebutkan, Kabupaten Karawang mendapat target cukup tinggi dalam program pemeringkatan BUMDes tahun ini. Dari total 297 BUMDes yang tercatat, sedikitnya 150 BUMDes ditargetkan dapat mengikuti proses evaluasi dan mengetahui klasifikasi usahanya.
“Target minimalnya 150 BUMDes bisa masuk sistem dan mengetahui posisi mereka, apakah masih kategori perintis, pemula, berkembang, atau sudah maju,” katanya.
Selain dihadiri para pengelola BUMDes dan pendamping desa, kegiatan Bimtek juga melibatkan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, khususnya dari bidang pengelolaan keuangan desa.
Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa program pemeringkatan bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi, melainkan strategi pemerintah dalam mendorong desa agar memiliki kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia berharap BUMDes di Karawang mampu berkembang dan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, sebagaimana sejumlah BUMDes di daerah lain yang telah berhasil meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).
“Kalau BUMDes berkembang, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Di beberapa daerah seperti Bali, Klaten, dan Boyolali, ada BUMDes yang keuntungannya sampai bisa memberikan manfaat tambahan bagi warga melalui PAD desa,” pungkasnya.
(Red)
