BEKASI | Suarapurwasuka.Com | Pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menuai kontroversi setelah potongan wawancaranya bersama awak media viral di jagat maya. Dalam rekaman tersebut, Sardi terdengar menyinggung soal tunjangan wartawan ketika ditanya mengenai fasilitas tunjangan rumah bagi anggota dewan.
“jangan mulai-mulai, siapa yang nanya-nanya tunjangan rumah anggota DPRD. Wartawan juga sama, punya tunjangan, ada kerja sama advertorial. Kita sama-sama lah,” ujar Sardi dalam wawancara tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I), Baba Icang Rahardian, menegaskan bahwa pernyataan Sardi tidak tepat dan terkesan menyamakan profesi wartawan dengan anggota DPRD.
“Tidak semua media mendapatkan kerja sama advertorial, baik dengan DPRD maupun pemerintah daerah. Lagian kalau dapat, berapa sih nilainya?” sindir Icang, Rabu (10/9/2025).
Menurut Icang, perbandingan yang dilontarkan Sardi sangat tidak relevan. Pendapatan serta fasilitas yang diperoleh anggota DPRD jauh berbeda dengan kerja sama advertorial yang hanya dinikmati segelintir media tertentu.
“Kerja sama advertorial itu pun biasanya hanya diberikan kepada media yang punya kedekatan tertentu. Jadi tidak semua media dapat, begitu juga dengan besaran nilainya,” jelas Icang.
Ia menambahkan, bagi media yang tidak masuk prioritas, proses pengajuan kerja sama justru kerap dipersulit dengan berbagai persyaratan.
“Banyak media akhirnya menyerah karena syaratnya berbelit dan nilainya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Jadi hanya media tertentu saja yang bisa dapat,” tegas Icang.
Icang meminta Ketua DPRD Bekasi tidak mengkambinghitamkan wartawan atas pertanyaan kritis yang disampaikan.
“Jangan asal ngomong, apalagi menyamakan wartawan dengan anggota DPRD soal tunjangan. Itu jelas bentuk penghinaan. Di masa sulit ini, banyak media yang jatuh bangun tapi tetap berjuang ikut berkontribusi sebagai social control,” ujarnya.
Icang menutup dengan menegaskan bahwa wartawan bukan pihak yang nyaman dalam fasilitas, berbeda dengan anggota DPRD yang punya berbagai tunjangan.
“Faktanya, anggota DPRD lebih aman secara finansial. Wartawan sama seperti masyarakat, berjuang untuk bertahan hidup. Kalau ditanya soal tunjangan rumah, jangan malah nyerempet ke kerja sama advertorial media. Itu pelecehan,” pungkasnya.
(Red)
