Karawang | SUARAPURWASUKA.COM- Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil di depan Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Sabtu (2/5), memanas.
Massa yang sejak sore menggelar demonstrasi mulai merapat ke gerbang utama gedung wakil rakyat dan meningkatkan tekanan terhadap DPRD Karawang agar segera menemui mereka.
Pantauan di lokasi, suasana demonstrasi berubah tegang setelah peserta aksi membakar ban bekas di depan gerbang utama kantor DPRD. Kepulan asap hitam pekat tampak membumbung tinggi dan langsung menyedot perhatian warga sekitar maupun pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani.
Aksi bakar ban itu menjadi simbol kemarahan massa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai tak kunjung diselesaikan pemerintah daerah maupun DPRD Karawang.
Dalam orasinya, massa secara bergantian menyuarakan tuntutan keras kepada para anggota dewan. Mereka menilai DPRD Karawang gagal menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam isu pendidikan dan ketenagakerjaan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Suara orator terdengar lantang dari atas mobil komando, memecah kepadatan sore di pusat kota Karawang. Massa menuntut pertanggungjawaban DPRD atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya kalangan pelajar, buruh, dan pencari kerja lokal.
“DPRD jangan hanya duduk diam. Kami datang membawa tuntutan rakyat Karawang,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, disambut sorakan massa.
Tiga tuntutan utama menjadi fokus dalam aksi tersebut. Pertama, massa mendesak realisasi dana pendidikan yang dinilai harus lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
Mahasiswa menyoroti masih banyaknya persoalan pendidikan di Karawang, mulai dari akses sekolah, bantuan pendidikan yang dinilai belum merata, hingga pengelolaan anggaran yang disebut belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Kedua, massa menuntut pencabutan regulasi yang dinilai melegalkan sistem outsourcing dan praktik magang murah. Kelompok buruh menilai aturan tersebut semakin memperlemah posisi pekerja dan membuka ruang eksploitasi tenaga kerja, terutama bagi anak muda yang baru masuk dunia industri.
Menurut mereka, sistem kerja outsourcing dan magang murah hanya menguntungkan perusahaan, sementara pekerja lokal tetap berada dalam posisi rentan tanpa kepastian masa depan.
Ketiga, massa mendesak penegakan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan kuota 60 persen tenaga kerja lokal di Karawang.
Isu ini menjadi salah satu tuntutan paling keras disuarakan. Massa menilai banyak perusahaan di kawasan industri Karawang yang masih mengabaikan kewajiban tersebut, sehingga masyarakat lokal justru tersisih di daerahnya sendiri.
Di tengah meningkatnya tensi aksi, aparat kepolisian dari Polres Karawang tampak memperketat penjagaan. Barisan personel berseragam lengkap membentuk barikade rapat di balik gerbang utama gedung DPRD untuk mengantisipasi massa masuk ke area kantor dewan.
Meski situasi sempat memanas, aparat keamanan masih berupaya menjaga kondisi tetap terkendali. Sejumlah petugas terlihat melakukan pendekatan persuasif dan negosiasi dengan koordinator lapangan agar massa tidak memaksa masuk ke dalam kompleks gedung.
Hingga sore menjelang petang, belum terlihat adanya perwakilan pimpinan DPRD Karawang yang menemui massa secara langsung. Kondisi itu memicu kekecewaan peserta aksi yang merasa aspirasi mereka kembali diabaikan.
Pihak perwakilan mahasiswa menegaskan massa tidak akan membubarkan diri sebelum ada perwakilan pimpinan DPRD Karawang yang bersedia turun langsung menemui demonstran dan menandatangani nota kesepakatan atas tuntutan yang mereka ajukan.
“Kami tidak akan mundur sebelum pimpinan DPRD menemui kami dan menandatangani tuntutan ini,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani mengalami kemacetan panjang. Antrean kendaraan mengular dari dua arah karena sebagian ruas jalan terpaksa dipadati massa dan kendaraan taktis aparat.
Pengendara diimbau menghindari kawasan depan Gedung DPRD Karawang dan mencari jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan gerbang DPRD Karawang dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Situasi di lokasi masih dinamis dan berpotensi berkembang seiring belum adanya keputusan dari pihak DPRD Karawang.
(Red/indah)
