Karawang | SUARAPURWASUKA.COM-Kejaksaan Negeri Karawang terus memperdalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang kepada PT BAS. Perkara yang menyeret proyek perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika itu kini berkembang pada dugaan manipulasi data debitur hingga praktik penggunaan identitas pihak lain secara ilegal.
Perkembangan terbaru kasus tersebut diungkap dalam gelar perkara yang berlangsung di kantor Kejari Karawang, Rabu (20/5/2026). Penyidikan difokuskan pada aliran kredit perbankan sepanjang periode 2021 hingga 2024 yang berkaitan dengan pembiayaan dua proyek perumahan berskala besar di Kabupaten Karawang.
Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, menegaskan bahwa penyidik masih terus mengembangkan perkara guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skema penyimpangan tersebut.
“Kasus ini masih terus berjalan dan Kejari Karawang memastikan proses hukum akan dilakukan secara menyeluruh guna mengungkap potensi kerugian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut,” tegas Dedy.
Dalam upaya mengumpulkan alat bukti, tim penyidik Kejari Karawang telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi, baik di wilayah Karawang maupun luar daerah.
Dari operasi tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen penting, berkas administrasi, hingga sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan erat dengan mekanisme penyaluran kredit yang kini dipersoalkan secara hukum.
Hasil pendalaman sementara menunjukkan adanya dugaan rekayasa data dalam proses pengajuan KPR. Modus yang tengah didalami yakni pengubahan data calon debitur agar memenuhi persyaratan administrasi pencairan kredit, meskipun secara faktual tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, penyidik juga menemukan indikasi praktik nominee atau penggunaan identitas pihak ketiga untuk pengajuan kredit. Dalam skema tersebut, nama dan data pribadi seseorang diduga dipakai tanpa prosedur yang sah guna meloloskan proses pembiayaan.
Praktik “pinjam nama” itu kini menjadi fokus utama penyidikan karena diduga melibatkan jaringan serta pola kerja terstruktur dalam proses pengajuan KPR.
Kejaksaan Negeri Karawang memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak pandang bulu. Penyidik disebut akan memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan, baik dari unsur perbankan, pengembang, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penyaluran kredit tersebut.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum sekaligus mengungkap secara utuh potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KPR tersebut.
(Red)
