KARAWANG| SUARAPURWASUKA.COM– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar X Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di area penyeberangan H. Sukriyat, Dusun Kaum Jaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang,KAMIS(21/05/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam agenda silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat itu berlangsung hangat dan interaktif. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, warga Dusun Kaum Jaya, hingga jajaran PAC PDI Perjuangan Kecamatan Telukjambe Timur.
Panitia kegiatan, Ferry Davis, mengajak masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan lingkungan dan pelayanan publik kepada wakil rakyat tingkat provinsi.
“Pada hari ini kedatangan anggota DPRD ini adalah silaturahmi. Mari kita dengarkan baik-baik penyampaian dari Kang Pipik. Jika ada keluhan terkait lingkungan silakan untuk disampaikan,” ujar Ferry Davis di hadapan warga.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail mengaku baru pertama kali mengunjungi kawasan penyeberangan H. Sukriyat. Ia menegaskan, kegiatan pengawasan tersebut bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan upaya mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga sehari-hari.
“Ini baru kali pertama saya mendatangi penyeberangan ini. Kegiatan ini adalah silaturahmi sekaligus menjaring aspirasi masyarakat,” katanya.
Dalam sesi dialog terbuka, berbagai keluhan warga mengemuka. Persoalan sampah menjadi salah satu isu dominan yang disampaikan masyarakat. Padatnya permukiman dan minimnya fasilitas pembuangan sampah dinilai membuat persoalan lingkungan semakin kompleks. Bahkan, warga mengusulkan pembangunan tempat pembakaran sampah sebagai solusi sementara untuk mengurangi penumpukan sampah di lingkungan mereka.
Tak hanya persoalan lingkungan, warga juga menyoroti pelayanan kesehatan, khususnya sistem rujukan rumah sakit yang dinilai masih menyulitkan masyarakat kecil. Sejumlah warga mengaku pasien kerap harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain akibat keterbatasan ruang perawatan.
“Kadang pasien sudah sakit, tapi masih harus mencari rumah sakit lain karena ruang penuh. Ini sangat menyulitkan masyarakat,” ungkap salah seorang warga dalam forum dialog tersebut.
Selain itu, masyarakat turut mempertanyakan mekanisme pengawasan proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Warga berharap adanya penjelasan yang lebih jelas terkait batas kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar masyarakat tidak keliru dalam menyampaikan laporan maupun melakukan pengawasan.
Warga juga meminta informasi terkait arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2027. Mereka berharap aspirasi pembangunan dari masyarakat bawah dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
Keluhan lain yang turut mencuat adalah persoalan kemacetan di jalur penghubung kawasan industri dan Perumahan Anggadita. Kondisi lalu lintas yang semakin padat dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pipik menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penganggaran di tingkat provinsi.
Kegiatan berlangsung dinamis dengan dialog dua arah yang memperlihatkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyampaikan harapan terhadap pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Telukjambe Timur.
(FAY)
