KARAWANG – Pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp700 miliar membuat keuangan Kabupaten Karawang berada dalam situasi menantang. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mendorong Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk mengambil langkah proaktif dengan melakukan lobi resmi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Rahmat, kebijakan pengetatan fiskal ini bukan hanya dialami Karawang, tetapi juga menjadi persoalan nasional yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, Jawa Barat secara keseluruhan mengalami pemotongan hampir Rp4 triliun.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya hanya menerima pemotongan tersebut tanpa upaya. Sebaliknya, Karawang dinilai masih punya peluang mendapatkan kembali sebagian anggaran melalui pengajuan program strategis yang mendukung prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rahmat mencontohkan program seperti pembangunan 3 juta rumah, rutilahu, ketahanan pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat mungkin memperoleh dukungan pusat apabila pengajuan dilakukan secara formal dan terukur. Sektor pendidikan juga disebutnya masih memiliki ruang besar untuk mendapatkan pendanaan, terutama terkait kebutuhan SD dan SMP yang menjadi kewenangan daerah.
Ia menambahkan, beberapa daerah seperti Kabupaten Bogor dan Bandung telah menunjukkan hasil positif setelah aktif melakukan lobi, sehingga Karawang diharapkan tidak kehilangan momentum untuk melakukan langkah serupa.
Rahmat memastikan dirinya akan segera menyampaikan rekomendasi tersebut secara langsung kepada Bupati Karawang dalam waktu dekat.
(Red)
