KARAWANG | suarapurwasuka.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai inovasi pelayanan, baik berbasis digital maupun non-digital. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong transparansi pemerintahan sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP., dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Tahun 2026, Jumat (30/10/2026).
Dalam pemaparannya, Sekda Asep Aang menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting untuk menjawab berbagai persoalan strategis yang berkembang di Kabupaten Karawang.
Setidaknya terdapat lima isu utama yang menjadi perhatian Pemkab Karawang. Pertama, transparansi rekrutmen tenaga kerja lokal guna mencegah praktik percaloan. Kedua, keterbukaan informasi mengenai sasaran penerima bantuan pertanian dan subsidi pupuk.
Ketiga, penguatan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keempat, kepastian layanan perizinan berbasis digital bagi investor maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelima, penyediaan saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Keterbukaan informasi publik sangat penting untuk menjawab berbagai isu strategis di Kabupaten Karawang sesuai dengan konteks dan karakteristik daerah, baik sebagai pusat industri nasional maupun lumbung padi nasional,” ujar Asep Aang dalam paparannya.
Lebih lanjut, dalam mendukung transformasi digital pelayanan pemerintahan, Pemkab Karawang telah meluncurkan inovasi TANGKAR Superpack pada 14 September 2026.
Aplikasi tersebut merupakan layanan publik terpadu yang dirancang dengan pendekatan siklus hidup manusia. Di dalamnya terintegrasi berbagai fitur, mulai dari pengaduan publik, informasi ketenagakerjaan, layanan publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), kontak darurat, hingga layanan penanganan stunting.
Berdasarkan data hingga 13 Oktober 2026, kanal pengaduan TANGKAR telah merekapitulasi sebanyak 5.411 pengaduan masyarakat. Sementara itu, PPID Kabupaten Karawang mencatat sebanyak 168 permohonan informasi sepanjang tahun 2026.
Tidak hanya mengandalkan pelayanan berbasis digital, Pemkab Karawang juga memperkuat keterbukaan informasi melalui pendekatan non-digital dengan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan PPID di 297 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat desa.
Melalui berbagai inovasi tersebut, Pemkab Karawang berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keterbukaan informasi publik diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Karawang.
