Bekasi– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi resmi melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Surat tersebut mendesak pemerintah daerah untuk mempublikasikan Laporan Hasil Audit (LHA) terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bekasi.
​Langkah ini diambil menyusul pernyataan Pemkab Bekasi yang tengah melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah BUMD yang mencatatkan kerugian, di antaranya PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dan Perumda Tirta Bhagasasi.
​Mendorong Akuntabilitas APBD,
​Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi penggunaan uang rakyat yang disertakan sebagai modal di BUMD.
“Kami mendukung penuh langkah Plt Bupati Bekasi melakukan audit. Namun, agar tidak menjadi bola liar dan sekedar wacana, hasilnya harus di buka ke publik. Masyarakat berhak tahu mengapa perusahaan yang disuntik dana APBD justru mengalami kerugian,” Ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/02/2026).
​Ada dua poin utama Permohonan
​Dalam surat yang dilayangkan ke Plt Bupati tersebut, IWO Indonesia menekankan dua poin krusial yang diminta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Bekasi :
1. ​Transparansi LHA: Meminta salinan Laporan Hasil Audit (LHA) BUMD yang dijadwalkan rampung pada akhir Januari 2026.
2. ​Rekomendasi Strategis: Meminta kejelasan mengenai langkah konkret atau sanksi terhadap jajaran direksi BUMD yang terbukti tidak produktif berdasarkan hasil audit tersebut.
​IWO Indonesia mengingatkan bahwa berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hasil pengelolaan keuangan badan publik yang bersumber dari negara adalah informasi yang bersifat terbuka.
​”Kami menunggu itikad baik dari Bapak Plt Bupati dan jajarannya. Transparansi ini adalah kunci agar evaluasi BUMD berjalan objektif dan akuntabel. Jangan sampai audit ini hanya menjadi formalitas tanpa ada perbaikan nyata di tubuh BUMD kita,” tutupnya.
​Data dan informasi yang diperoleh nantinya akan digunakan IWO Indonesia sebagai bahan kontrol sosial dan publikasi agar masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan informasi yang berimbang dan valid mengenai kondisi aset daerahnya.
​
(Humas DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi)
