KARAWANG| SUARAPURWASUKA.COM– Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian, SH., MH., kembali angkat bicara terkait polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang melebar hingga memunculkan isu dugaan ijon pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang.
Pria yang akrab disapa Askun itu menilai, polemik yang berkembang seharusnya tidak meluas apabila komunikasi antara pimpinan DPRD Karawang dan masyarakat berjalan dengan baik sejak awal.
Menurutnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan organisasi masyarakat Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) tidak akan terjadi jika aspirasi mereka direspons melalui mekanisme yang tersedia, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Seharusnya ini tidak melebar. Kalau sejak awal ada komunikasi yang baik dan surat permohonan RDP ditanggapi, aksi demonstrasi tidak perlu terjadi,” ujar Askun, Rabu (22/4/2026).
Ia mengkritik gaya komunikasi pimpinan DPRD Karawang yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi publik. Padahal, menurutnya, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat merupakan fungsi utama wakil rakyat.
“Tidak sulit untuk membuka ruang komunikasi. Itu memang tugas mereka sebagai representasi masyarakat,” tegasnya.
Kritik Kinerja dan Sikap Wakil Rakyat
Askun juga menyoroti sikap sebagian anggota dewan yang dinilai berbeda saat masa pemilihan legislatif dan setelah menjabat. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai fenomena “kacang lupa kulitnya”.
Menurutnya, saat kontestasi politik, para calon legislatif aktif mencari dukungan masyarakat. Namun setelah terpilih, respons terhadap keluhan publik dinilai menurun.
“Ketika membutuhkan suara rakyat, semua didekati. Tapi saat sudah menjabat, justru terkesan abai terhadap aspirasi masyarakat,” kritiknya.
Ia menegaskan, tidak semua anggota DPRD harus merespons isu tersebut, melainkan cukup pimpinan dewan, pimpinan komisi, dan ketua fraksi yang mengambil peran strategis dalam menyelesaikan polemik.
“Saya tidak masuk ke ranah hukum karena itu kewenangan aparat penegak hukum. Yang saya soroti adalah pola komunikasi pimpinan DPRD yang dinilai belum optimal,” ujarnya.
Dari KIR hingga Polemik Parkir dan Pokir
Askun memaparkan, polemik ini bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan yang dikaitkan dengan uji KIR di Karawang. Ia sempat mengkritisi kebijakan tersebut karena dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Selanjutnya, muncul usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang yang memicu perdebatan publik. Usulan tersebut menjadi pro dan kontra karena pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dinilai telah memiliki dasar hukum dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari dinamika tersebut, berkembang wacana publik yang membandingkan kebijakan parkir dengan penggunaan anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Asal muasalnya dari KIR, lalu ke parkir, kemudian berkembang ke pokir, hingga muncul anggapan DPRD kurang responsif atau bahkan mangkir dalam menyikapi isu ini,” jelasnya.
Imbauan untuk Perbaikan Komunikasi Publik
Di akhir pernyataannya, Askun menekankan pentingnya perbaikan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat guna menjaga kepercayaan publik.
Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban anggota legislatif merupakan amanah dari rakyat, sehingga keterbukaan terhadap aspirasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
“Ke depan, komunikasi publik harus diperbaiki. Karena kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberlanjutan kepemimpinan,” pungkasnya..
(Red)
