KARAWANG | SUARAPURWASUKA.COM | Kebakaran adalah ancaman serius bagi setiap bangunan, terutama kantor pemerintahan yang menjadi pusat aktivitas para pegawai negeri.
Untuk melindungi nyawa dan harta benda, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menjadi perlengkapan wajib yang harus dimiliki oleh setiap kantor yang ada dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.
Kehadiran APAR di area kantor bukanlah sekadar aksesori, melainkan langkah preventif yang krusial dalam menghadapi bahaya kebakaran.
APAR memiliki peran penting dalam memadamkan kebakaran tahap awal, . Perawatan yang tepat dan rutin juga diperlukan agar alat tersebut tetap berfungsi optimal saat dibutuhkan.
Aturan yang mengatur tentang APAR di kantor pemerintahan meliputi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keselamatan Kebakaran, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 mengatur pemberlakuan SNI untuk APAR secara wajib, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 (PP 10/2018), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Namun ironisnya, keberadaan APAR justu diabaikan peran pentingnya dalam menjaga keselamatan kantor dan semua orang di dalamnya dari bahaya kebakaran.
Seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dengan biaya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor yang mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun, beberapa titik APAR terpantau justru malah diabaikan dan tidak dirawat dengan baik. Sehingga masa kadaluarsa dan updatenya pun tidak terlihat.
Sementara dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2025 diketahui, Dinas Kesehatan mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 300 Juta dan pengadaan Alat pemadam sebesar Rp. 24 juta.
Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Endang terlihat kaget dan mengakui akan pentingnya APAR dilingkungan gedung kantornya untuk dicek secara berkala atau rutin .
“Ya, APAR memang sangat penting, harus selalu dicek secara rutin. Nanti saya akan tegur bidang terkait,” singkatnya.
