Jakarta | SUARAPURWASUKA.COM— Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pelindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang berlangsung di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam agenda tersebut, Bupati didampingi jajaran perangkat daerah, di antaranya Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang membentang dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.
Menurutnya, kawasan Pantura memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun, wilayah ini juga menghadapi ancaman serius, seperti penurunan muka tanah dan risiko banjir rob yang diproyeksikan semakin meningkat hingga tahun 2050.
“Tanpa intervensi serius sejak sekarang, dampaknya akan langsung terasa terhadap Produk Domestik Bruto nasional,” ujar AHY dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan, kunci keberhasilan program perlindungan pesisir terletak pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah diminta mengesampingkan ego sektoral serta memperkuat koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kuncinya adalah kolaborasi. Perlindungan terhadap aset nasional dan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, didukung komunikasi publik yang transparan serta eksekusi awal yang tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, AHY menyampaikan bahwa proyek ini akan terintegrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Integrasi tersebut merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong revitalisasi kawasan pesisir Pantura secara menyeluruh.
Pemerintah berharap, melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, upaya perlindungan pesisir dapat berjalan optimal serta mampu menjaga keberlanjutan ekonomi dan keselamatan masyarakat di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
(Red)
