Purwakarta|SuaraPurwasuka.com| Sejumlah warga Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis kabupaten purwakarta menyampaikan keluhan atas tidak dirasakannya manfaat dari berbagai program desa, termasuk dana desa, BUMDes, dan program ketahanan pangan selama dua tahun anggaran terakhir, yakni 2022 hingga 2023.
Meskipun pemerintah pusat secara rutin mengucurkan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun warga menilai hasilnya tidak tampak secara nyata di lapangan.
“Selama dua tahun, kami tidak pernah tahu dana desa itu digunakan untuk apa. Tidak ada kegiatan pembangunan yang jelas, dan BUMDes tidak pernah terdengar aktif. Apalagi program ketahanan pangan—kami bahkan tidak tahu bentuknya seperti apa,” ujar salah satu warga, Inisial AM, kepada wartawan, Kamis 04/09/2025.
Menurut pantauan warga, keberadaan BUMDes di desa hanya tampak secara administratif. Tidak ada usaha produktif atau pelayanan ekonomi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan sebagian warga tidak mengetahui siapa pengurus BUMDes atau bidang usaha yang dijalankan.
Program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi prioritas penggunaan dana desa—sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024 dan sebelumnya—juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami dengar dari berita nasional bahwa dana desa harus dipakai untuk ketahanan pangan, tapi kenyataannya di sini tidak ada kegiatan seperti itu. Tidak ada bantuan bibit, pelatihan, atau program pertanian yang jalan,” tambah warga
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah desa untuk membuka laporan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022–2023 secara transparan. Mereka juga berencana meminta pendampingan dari Inspektorat Kabupaten dan lembaga pengawas lainnya.
“Kami akan mengajukan permohonan resmi agar laporan APBDes dan realisasinya dibuka untuk umum. Jika ditemukan kejanggalan, kami akan bawa masalah ini ke Inspektorat dan DPRD,” ujar AM.
Masyarakat berharap agar pemerintah desa lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran, melibatkan warga dalam musyawarah, dan memastikan bahwa seluruh program benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Dana desa itu untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang. Kami ingin perubahan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas,” pungkas warga.
Hingga berita ini di terbitkan, pihak pemerintah Desa tegaldatar belum ada tanggapan.
(RK)
